Tidak kurang dari 10 menit, Febi (13) bolak-balik memeriksa pesan masuk di layar ponselnya, berharap ada pemberitahuan tentang subsidi kuota internet untuknya. Namun hampir seharian penuh, pesan yang diharap tak kunjung muncul.

Terpaksa, Febi kerap meminta uang tambahan kepada orangtuanya untuk membeli kuota internet sebagai penunjang belajar daring. Per hari, siswa jenjang SMPN Kota Bekasi itu biasanya membeli kuota internet Rp5-15 ribu untuk 6 GB. Cukup tidak cukup, hal itu menjadi satu keharusan di masa belajar daring.

Sampai akhirnya, sekitar bulan Mei-Juni, pesan yang dinanti datang. Febi mendapat kuota internet sebesar 35 GB. Terbagi menjadi 5 GB untuk kuota umum, dan 30 GB untuk kuota belajar.

Kuota umum dipakai untuk semua akses seperti berselancar di Google, Youtube, dan beberapa platform belajar. Sementara kuota belajar dialokasikan untuk Zoom, Google Class, atau platform pertemuan daring. Namun, kuota itu tidak bisa dinikmati seutuhnya.

“Tetap tidak bisa terpakai karena dalam kuota belajar itu porsi besarnya untuk website yang jarang dipakai selama belajar daring, dan ada beberapa situs memang tidak bisa diakses, padahal masuk kategori kuota belajar,” ujar Febi mengeluh.

Pengalaman serupa juga dirasakan Risma. Hampir 9 bulan setelah kebijakan belajar daring dilakukan, siswi jenjang SMPN DKI Jakarta ini, baru satu kali menerima subsidi kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selama belum ada sokongan kuota internet, Risma kerap bolos kelas daring. Bajet tak mencukupi untuk membeli kuota internet jadi alasan utama.

Risma tak enak hati setiap kali meminta uang tambahan ke sang ibu ,sebagai penjual nasi uduk pinggir jalan, untuk alasan membeli pulsa internet. Meski baru berusia 14 tahun, ia sadar biaya Rp30 ribu per tiga hari untuk membeli kuota internet cukup membuat sang ibu kewalahan.

Tulang punggung di keluarga Risma hanya sang ibu. Dua kakak Risma masih bersekolah jenjang SMA.

“Kalau join zoom meeting lihat dulu temanya apa atau kalau dari gurunya wajib semua ikut ya terpaksa join. Kalau untuk tugas saya usahakan kerjakan tepat waktu, dokumen tugas bisa dikirim melalui WhatsApp, dan tidak memakan banyak kuota,” kata Risma.

Melansir dari temuan Whistle Out, untuk panggilan video Zoom membutuhkan kecepatan internet 600kbps hingga 1,8Mbps. Dari sini bisa diketahui jika menggunakan Zoom untuk video call dengan kualitas video HD atau 720p selama satu jam, akan menghabiskan kuota 540MB masing-masing untuk menggunggah video Anda dan mengunduh video lawan video call. Total, pengguna Zoom habis sekitar 1,08GB per jam.

Angka ini bisa berubah tergantung durasi dan juga kualitas video. Jika menggunakan resolusi high, kuota akan lebih hemat. Jika menggunakan resolusi Full HD, kuota akan ludes lebih cepat.

Distribusi subsidi kuota internet nyatanya memang tidak merata diterima siswa setiap bulan. Orang tua Alfin (11) siswa jenjang SDN di Kota Bekasi, merasa gemas karena selama belajar daring hanya satu kali anaknya mendapat bantuan kuota internet. Itu pun tidak dapat digunakan, entah apa sebabnya.

Akhirnya, Alfin diberi fasilitas wifi di rumah agar tidak selalu pergi ke counter ataupun top up dompet digital hanya untuk membeli kuota internet. Memang, jika dihitung biaya wifi rumah lebih mahal dibandingkan kuota internet rumah.

“Tapi kalau dilihat fungsinya justru lebih murah, bisa ikut zoom meeting, cari bahan untuk tugas sekolah di Youtube, jadi intinya bebas akses,” kata Linlin, ibu dari Alfin.

Jalan praktis dengan memasang wifi rumah, juga dipilih Febi. Meski keuangan di masa pandemi serba pas-pasan, tak menyurutkan niat orang tua Febi menyokong fasilitas sang anak agar tetap bertahan mengenyam pendidikan dengan adaptasi digital.

Distribusi kuota internet kepada jutaan siswa memang tak mudah berjalan dengan sempurna. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seyogyanya turut aktif mencari penyebab distribusi tak lancar. Sebagai antisipasi tindak pidana korupsi dari beberapa pihak.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menilai, subsidi kuota yang diberikan pemerintah bisa menimbulkan potensi kerugian negara. Alasannya, tidak semua kuota yang diberikan terpakai oleh penerima sasaran.

Dia mencontohkan, subsidi kuota yang diberikan bagi pelajar sebesar 35 GB, terbagi menjadi kuota umum sebesar 5 GB dan 30 GB untuk kuota aplikasi belajar daring.

Berdasarkan pernyataan para murid kepada KPAI, kebanyakan kuota aplikasi belajar daring tidak terpakai. Seharusnya, kuota reguler mendapat alokasi yang lebih besar.

“Terkait 30 GB yah. 30 GB ini kan kuota belajar ternyata itu tidak maksimal digunakan terutama pada kelompok di luar Jawa, tidak semua memang. Akhirnya ini nganggur, pulsa ini nganggur. Kalau pun terpakai kami melihat ada potensi kerugian negara,” ujar Retno dalam diskusi daring, Sabtu (23/1)

Ia menuturkan, untuk kuota aplikasi belajar sebesar 30 GB rata-rata terpakai 15 GB. Jika demikian, kata Retno, sisa 15 GB dianggap menjadi potensi kerugian negara.

Ia menambahkan, anak-anak atau para pendidik justru berharap kuota umum mendapat jatah terbesar dibanding kuota khusus membuka aplikasi tertentu.

Untuk itu, menurut Retno pemerintah harusnya memetakan setiap masalah dan kebutuhan murid di setiap wilayah. Sehingga subsidi kuota yang telah diberikan kepada tepat sasaran.

Kemdikbud kemudian bebenah setelah banyak menerima masukan. Sampai diputuskan, distribusi kuota internet untuk 2021 bebas akses kecuali Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Kuota internet pun dikurangi. (mdk/rmd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *